TOMOHON,SULUTTEMPO.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon untuk lebih cermat dalam merancang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027.
Peringatan ini disampaikan oleh, Ketua Fraksi Golkar Tomohon, yang juga selaku Anggota Komisi II DPRD Kota Tomohon Gerard Jonas Lapian, S.E., M.A.P.
di sela-sela sosialisasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, yang digelar oleh BPKAD Kota Tomohon, Jumat (23/11/2026) tepat di Metland Matron Hotel Kakaskasen Tomohon.
Gerard menegaskan agar Pemkot mematuhi rambu-rambu aturan pengelolaan keuangan daerah guna menghindari sanksi berat. Ia juga mengingatkan bahwa terkait dana transfer seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah daerah hanya bersifat mengusulkan, sementara keputusan final dan pemotongan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kemendagri.
Selain itu, dirinya meminta Pemkot Tomohon mengubah pola penyusunan anggaran agar berpatokan pada kemampuan riil Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan menetapkan rencana belanja terlebih dahulu lalu memaksakan target PAD.
“Memaksakan belanja tanpa proyeksi pendapatan yang realistis dinilai berisiko memicu masalah keuangan daerah di kemudian hari, sehingga APBD 2027 harus disusun secara realistis dan memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas politisi Golkar Tomohon itu. (rk)
