TOMOHON, SULUTTEMPO.COM – Wali Kota Tomohon Caroll Senduk menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon untuk memastikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar berorientasi pada kinerja, prioritas pembangunan, serta menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Walikota Caroll Senduk saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon ini berlangsung di Metland Hotel Tomohon, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Caroll mengingatkan agar dokumen anggaran tidak lagi dipandang sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administrasi rutin atau sekadar daftar alokasi belanja tahunan. Menurutnya, setiap rupiah yang direncanakan dalam APBD wajib memiliki target capaian yang terukur dan berkontribusi langsung terhadap akselerasi pembangunan daerah.
“Keberhasilan pengelolaan anggaran tidak diukur dari seberapa besar dana yang dialokasikan atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari hasil pembangunan dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Caroll di hadapan para pimpinan perangkat daerah dan jajaran legislatif yang hadir.
Tiga Pilar Utama Penyusunan APBD 2027
Untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang berkualitas, Wali Kota Tomohon menggarisbawahi tiga hal krusial yang wajib menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun anggaran tahun 2027.
Pertama, sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dengan prioritas pembangunan daerah serta arah kebijakan nasional. Caroll menekankan bahwa seluruh program strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus diterjemahkan secara konsisten ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah, hingga pada tahap penetapan APBD.
Ia meminta agar tidak ada lagi celah atau kesenjangan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dianggarkan. Program-program yang menyentuh langsung prioritas pembangunan daerah harus memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Sebaliknya, kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang mendesak atau tidak memiliki dampak signifikan perlu dievaluasi kembali.
Kedua, penganggaran yang berorientasi penuh pada kinerja dan hasil (outcome). Setiap perangkat daerah dituntut untuk menetapkan indikator dan target yang jelas serta terukur atas setiap program maupun kegiatan yang diusulkan. Target tersebut harus berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta taraf kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon.
Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi dan penegakan disiplin fiskal.
Caroll menegaskan bahwa seluruh tahapan penyusunan anggaran harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Kecermatan Teknis dan Kemampuan Keuangan Daerah
Lebih jauh, Wali Kota juga menyoroti aspek teknis penyusunan anggaran. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih teliti dan cermat dalam memeriksa kesesuaian antara program, kegiatan, dan subkegiatan. Ketelitian tersebut juga mencakup ketepatan pemilihan kode rekening, kesesuaian standar harga satuan, rasionalitas volume kebutuhan, hingga kejelasan sumber pendanaan.
Menurutnya, pengajuan kebutuhan anggaran dari masing-masing perangkat daerah harus diukur secara realistis dan disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah. Belanja yang diusulkan wajib didasarkan pada skala prioritas yang ketat, perhitungan yang rasional, serta kesiapan teknis pelaksanaan di lapangan agar tidak menimbulkan beban fiskal bagi keuangan daerah pada masa mendatang.
“Yang ingin kita capai adalah APBD yang sehat secara fiskal, tepat dalam pengalokasian, dapat dilaksanakan dengan baik, serta dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan Kota Tomohon,” ujar Caroll.
Penyelarasan Kebijakan dan Pemanfaatan SIPD RI
Sebelumnya, Kepala BPKPD Kota Tomohon Danie Liuw dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini merupakan langkah strategis Pemkot Tomohon dalam menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah terhadap substansi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.
Selain membedah regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, kegiatan ini juga dirancang untuk menyelaraskan arah kebijakan penyusunan APBD 2027 di tingkat daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
Adapun materi komprehensif yang dibahas dalam forum ini meliputi pokok-pokok pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, mekanisme sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) sebagai instrumen integrasi data keuangan.
Agar pemahaman teknis dapat terserap secara optimal, rangkaian sosialisasi dikemas secara dinamis melalui sesi pemaparan materi, diskusi panel, serta sesi tanya jawab interaktif untuk membedah langsung berbagai tantangan penerapan pedoman tersebut di lingkungan Pemkot Tomohon.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber kompeten dari pemerintah pusat, yakni Jifvy M.D. Paomey, SIP, M.Ak, dari Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Turut hadir dalam pembukaan dan rangkaian kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Tomohon Johny Runtuwene, Anggota DPRD Kota Tomohon, Gerard Lapian, Anita Mamesah, Vonny Mongdong, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, para kepala perangkat daerah, serta segenap jajaran pemerintah dan direksi perusahaan daerah di lingkungan Pemkot Tomohon.
(rk)
