TOMOHON,SULUTTEMPO.COM – Pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menggelar sosialisasi ketentuan cukai dan persiapan operasi pemberantasan rokok ilegal tahun 2026 pada Senin (9/11/2026).
Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk, menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal sangat merugikan penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) serta memicu persaingan usaha yang tidak sehat bagi pedagang resmi.
Ia menginstruksikan jajarannya untuk melakukan operasi penindakan secara terpadu, berkelanjutan, dan menghasilkan tindakan konkret di lapangan, bukan sekadar seremonial.
“Masyarakat harus mengetahui ciri-ciri rokok ilegal, memahami konsekuensi hukumnya, serta menyadari bahwa membeli dan memperdagangkan rokok ilegal turut mendukung praktik perdagangan yang melanggar hukum,” ujar Caroll Senduk.
Sementara itu, Kepala BPKPD Tomohon, Danie Liuw, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat, distributor, dan pemilik toko agar mengenali ciri rokok ilegal sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak rokok.
“Upaya ini diperkuat melalui sinergi lintas instansi yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tomohon Sendy Rumajar, Sekretaris Daerah Edwin Roring, serta jajaran narasumber dari Bea Cukai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan BPJS Sulawesi Utara serta perwakilan kab/kota di sulut. (rk)
