TOMOHON,SULUTTEMPO.COM – Menjelang pembahasan anggaran untuk tahun 2027, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta seluruh jajaran perangkat daerah diminta untuk benar-benar memahami aturan penyusunan dan penataan anggaran yang berlaku. Hal ini dinilai krusial agar pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai kaidah hukum dan tepat sasaran.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tomohon,James Johanis Enrico Kojongian, S.T, menekankan bahwa regulasi terkait syarat-syarat hingga standar akuntansi pemerintah sering mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, anggota dewan khususnya yang tergabung dalam Komisi II dan Badan Anggaran harus berpatokan ketat pada ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan prosedur dalam pembahasan anggaran 2027 mendatang.
Selain kepatuhan terhadap regulasi, penyusunan program dan kegiatan daerah juga diwajibkan untuk berpihak pada kepentingan masyarakat (pro-rakyat).
“Mengingat banyaknya kebutuhan daerah, saya mengingatkan pentingnya menyusun skala prioritas menggunakan matriks perencanaan. Dengan demikian, program yang paling mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dapat didahulukan,” ungkap Politisi PDIP Tomohon, James Kojongian, Sabtu (14/11/2026).
Sisi lain, saat ditanya suluttempo.com, terkait kepastian besaran dana transfer ke daerah untuk TA 2027, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kata James, pemerintah daerah masih menunggu arahan dan kebijakan fiskal resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah pusat.
“Untuk itu, saya mengingatkan seluruh perangkat daerah sebagai pelaksana anggaran agar bekerja maksimal dan mematuhi setiap aturan yang ada. Kepatuhan terhadap regulasi diyakini akan memastikan manfaat anggaran dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat,”tutupnya. (rk)
