TOMOHON,SULUTTEMPO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Kamis (12/11/2026) bertempat di Wise Hotel Tomohon.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Walikota Tomohon Caroll Senduk SH.
Kegiatan ini menjadi tahapan strategis untuk menyamakan pemahaman, menghimpun masukan, serta menyempurnakan substansi regulasi sebagai landasan hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan.
Dalam arahannya, Walikota Caroll Senduk menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari bagaimana pemerintah menjalankan kewenangan atau menyerap anggaran. Lebih dari itu, pemerintah juga dituntut mampu membangun hubungan yang kuat dan memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
“Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan memiliki peran yang sangat strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan,” ujar Caroll Senduk dalam sambutan pembukaan FGD tersebut.
Melalui Ranperwako ini, diharapkan seluruh LKK dapat bekerja secara sinergis dan tidak sekadar menjadi pelengkap struktur administrasi semata. Terdapat empat fokus utama yang ditekankan dalam penyusunan regulasi ini, meliputi:
• Kepastian Hukum dan Kejelasan Tata Kelola: Mengatur secara rinci kedudukan, tugas, fungsi, mekanisme pembentukan, serta hubungan kerja LKK agar selaras dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak tumpang tindih.
• Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan: Memastikan pengurus LKK mendapatkan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif.
• Sinergi dan Koordinasi: Mengatur pola koordinasi yang jelas antara pengurus LKK, lurah, camat, dan perangkat daerah terkait untuk menghubungkan kebutuhan warga dengan kebijakan pembangunan.
• Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi: Memastikan kinerja LKK dipantau dan dievaluasi secara berkala agar memberikan manfaat nyata bagi warga.
Untuk memastikan kualitas produk hukum yang dihasilkan, Pemkot Tomohon turut melibatkan unsur Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Sulawesi Utara guna menelaah ketepatan rumusan norma.
Tim penyusun juga diminta untuk mencermati setiap pasal secara mendalam agar regulasi yang lahir nantinya tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga realistis dan mudah diterapkan di lapangan.
“Semoga setelah rancangan peraturan ini disempurnakan dan ditetapkan, seluruh camat dan lurah dapat menjadi garda terdepan dalam pelaksanaannya dengan mengedepankan prinsip pelayanan, partisipasi, serta gotong royong demi keberhasilan pembangunan Kota Tomohon,” tutup Walikota Tomohon itu.
Sebelumnya, Kabag Pemerintahan Setdakot Tomohon, Nyoman Yosi Andhika Nirmala, S.H., M.H, dalam laporannya menegaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan salah satu unsur krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan. Keberadaan LKK berperan ganda sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra strategis pemerintah kelurahan dalam mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan.
“Penyusunan Rancangan Perwako ini mengacu pada sejumlah landasan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,”ungkapnya.
Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, S.H., Wakil Wali Kota Tomohon Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom., serta Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E. Turut hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, ODS Mandagi, Perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, Kevin Karwur, Kepala Bagian Pemerintahan Nyoman Nirmala, para camat, lurah, tokoh masyarakat, serta insan.
(rk)
