TOMOHON, SULUTTEMPO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan kegiatan Penataan Organisasi pada subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan agenda utama Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2026, Kamis (12/11/2026) bertempat di Comand Center Kota Tomohon.
Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2026, dibuka oleh Walikota Tomohon Caroll Senduk SH.
Dalam sambutannya, Walikota Caroll Senduk menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk janji, komitmen, dan tanggung jawab moral jajaran birokrasi kepada masyarakat.
Langkah ini selaras dengan upaya perwujudan visi kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2025–2029.
Selanjutnya kata Walikota bahwa, Pemkot Tomohon berkomitmen untuk terus bertransformasi dari paradigma good governance menuju smart government, yakni pemerintahan yang cerdas dalam melayani dan mengabdi demi kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk mengimplementasikan core values BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dengan menjunjung tinggi semboyan “Bangga Melayani Bangsa”.
Selain itu, pelaksanaan setiap program dan kegiatan diwajibkan mengacu pada indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), sehingga setiap program berorientasi pada hasil (outcome) serta memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi warga Kota Tomohon,”kata Walikota Caroll Senduk.
Usai penandatanganan tingkat kota, seluruh Kepala Perangkat Daerah diinstruksikan untuk segera melaksanakan penandatanganan perjanjian serupa secara internal bersama pejabat struktural di unit kerja masing-masing.
Terdapat tiga langkah utama yang wajib segera ditindaklanjuti :
1. Sosialisasi Target: Menyampaikan target perjanjian kinerja perubahan tahun anggaran 2026 kepada seluruh staf hingga ke tingkat pelaksana.
2. Percepatan Program: Menyusun langkah-langkah percepatan kerja yang konkret dan terukur.
3. Pelaporan Berkala: Melaporkan progres capaian kinerja secara rutin dan transparan.
“Melalui momentum ini, seluruh jajaran Pemkot Tomohon diharapkan dapat bekerja lebih keras, cerdas, dan ikhlas demi menyukseskan visi dan misi Kota Tomohon yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” tutur Walikota Tomohon.
Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota Tomohon, Ingrid Julike Fransine Palit, S.Pt., M.M, dalam laporannya mengatakan penandatanganan Perjanjian Kinerja merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan disahkan. Perjanjian ini berfungsi sebagai pernyataan dan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola.
“Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Tomohon TA 2026 dilakukan setelah penetapan APBD Perubahan dan diterimanya DPA Perubahan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah, serta DPA Perubahan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),”ungkapnya.
Adapun pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk :
• Menentukan arah dan prioritas kinerja serta mendorong pencapaian kinerja pada setiap Perangkat Daerah.
• Menjadi dasar dalam penetapan sasaran kinerja serta tolok ukur evaluasi kinerja pegawai.
• Meningkatkan target capaian indikator kinerja dan membangun komitmen bersama guna mewujudkan Smart Governance.
• Menjadi instrumen bagi Kepala Daerah dalam melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, serta penilaian tingkat keberhasilan setiap Perangkat Daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Tomohon dan Perangkat Daerah TA 2026 secara menyeluruh. Pada akhirnya, langkah ini ditargetkan mampu meningkatkan nilai Pelayanan Publik, nilai Reformasi Birokrasi, serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Tomohon pada tahun anggaran 2026.
Turut hadir, Wakil Walikota Tomohon Sendy Rumajar, Sekdakot Tomohon Edwin Roring, Kepala OPD, Para Camat dan Lurah se Kota Tomohon. (rk)
