SULUTTEMPO.COM – Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Sulawesi Utara terus dipacu. Guna mengoptimalkan Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa), sinergi besar dilakukan lewat Pelatihan Penguatan Peran BPD yang digelar pada 27-29 Oktober 2026 di Manado.
Kegiatan strategis ini merupakan buah kolaborasi apik antara DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa dan LPMK Nasional (ABPEDNAS) Sulut, Kejaksaan Tinggi Sulut, Pemerintah Kota Kotamobagu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (PMDD) Sulut, serta FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.
Ketua BULD DPD RI sekaligus Ketua DPD ABPEDNAS Sulut, Senator Ir. Stefanus BAN Liow, M.A.P., menegaskan bahwa ABPEDNAS hadir sebagai wadah profesi yang sah untuk menghimpun sekaligus menyalurkan aspirasi BPD dan LPMK di bumi nyiur melambai.
“Sebagai mitra strategis pemerintah dan kejaksaan, ABPEDNAS harus menjadi mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan mulut yang menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan pembangunan di desa, kelurahan, dan daerah,” ujar Senator SBANL yang juga menjabat Ketua DPD Desa Bersatu Sulut.
Pria yang akrab disapa Stefa ini mengingatkan seluruh pengurus dan anggota agar proaktif dalam mengawal uang rakyat. Ia menekankan pentingnya peran nyata di tengah masyarakat.
“ABPEDNAS tidak sekedar hadir untuk mati suri. Organisasi ini harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi desa, kelurahan, daerah, hingga bangsa dan negara,” tegasnya.
Secara umum, pelatihan ini difokuskan pada empat poin besar tujuan organisasi, yakni mendorong transparansi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM aparatur desa, menjadi mitra pengawasan dana pembangunan bersama kejaksaan, serta memperkuat solidaritas internal BPD dan LPMK.
Kegiatan bernilai strategis ini dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Dr. Ferry Tas, SH, M.Hum, M.Si, yang juga bertindak sebagai Ketua Dewan Penasehat DPD ABPEDNAS Sulut.
Setelah berlangsung selama tiga hari dengan pembekalan materi yang padat, rangkaian pelatihan resmi ditutup oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut yang diwakili oleh Kepala Dinas PMDD Sulut, Novita Lumintang, S.STP, M.Si. (rk)
