TOMOHON,SULUTTEMPO.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tomohon menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Selasa, 10 November 2026, bertempat di Ruang Rapat DPMPTSP Kota Tomohon, forum ini mengusung tema “Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tomohon”.
Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tomohon, Anneke G. Maindoka, S.Sos., M.Si.
Dalam sambutannya, Anneke Maindoka menekankan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk meninjau efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang kini berlaku secara nasional. Pihak pemerintah mengakui adanya dinamika di lapangan, di mana beberapa pengurusan PBG dapat selesai dengan sangat cepat, namun di sisi lain masih terdapat proses yang dinilai lambat.
“Keterlambatan tersebut disinyalir terjadi akibat kompleksitas persyaratan baru di dalam sistem SIMBG yang mencapai 28 hingga 29 item. Jumlah persyaratan yang cukup banyak ini sering kali membingungkan masyarakat, terutama bagi warga awam yang belum familier dengan prosedur perizinan berbasis digital tersebut,”ungkapnya.
Untuk itu, kata Anneke Maindoka, melalui ruang diskusi ini, Pemkot Tomohon mengajak seluruh elemen masyarakat, baik yang sudah selesai mengurus, sedang mengurus, maupun yang baru akan mengajukan PBG untuk membagikan pengalaman mereka. “Guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, forum ini juga melibatkan tim teknis dari dinas terkait (Cipta Karya) untuk memaparkan regulasi dan prosedur teknis secara mendetail,” terangnya.
Ditambahkannya, Forum Konsultasi Publik ini murni digelar untuk membangun komunikasi dua arah yang sehat antara penyedia layanan dan masyarakat, bukan untuk saling menghakimi.
“Dari hasil evaluasi dan masukan yang ditampung dalam pertemuan ini, pemerintah bersama masyarakat akan menyepakati rekomendasi solusi jangka panjang demi memastikan penerbitan PBG di Kota Tomohon ke depan berjalan dengan lebih cepat, transparan, dan lancar,”tuturnya.
Diketahui, kegiatan FKP ini menghadirkan narasumber dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah Kota Tomohon.
Forum dilaksanakan dalam bentuk diskusi interaktif guna menjaring saran, masukan, dan kritik yang membangun demi perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perizinan Terpadu, Mauren S.K. Rau, SP., MAP, dalam laporannya menyampaikan bahwa
kegiatan FKP ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur PBG, baik terkait persyaratan administrasi, teknis, mekanisme pemrosesan, hingga tahapan penerbitan.
“Selain itu, forum ini diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi masyarakat maupun petugas pelayanan, sekaligus mendorong percepatan penerbitan PBG melalui peningkatan koordinasi dan sinergi antara DPMPTSP dengan perangkat daerah teknis terkait,”harapnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur wajib yang merepresentasikan pemangku kepentingan dalam pelayanan publik, di antaranya:
– Penyelenggara Layanan dari instansi terkait.
– Pengguna Layanan (Masyarakat), yang terdiri dari warga yang telah menerbitkan PBG, warga yang PBG-nya masih berproses dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), serta warga yang berada dalam tahap perencanaan pengurusan PBG.
– Pemangku Kepentingan (Stakeholders) terkait.
– Ahli, Praktisi, atau Akademisi.
– Organisasi Masyarakat Sipil.
– Perwakilan Media Massa.
Melalui forum diskusi ini, DPMPTSP Kota Tomohon berkomitmen untuk menyusun langkah-langkah perbaikan pelayanan PBG secara berkelanjutan berdasarkan hasil masukan dan rekomendasi dari seluruh peserta yang hadir. (rk)
