Rapor Terkini 34 SKPD Tomohon per Pertengahan November 2026: Lima Instansi Masuk Zona Merah Serapan

TOMOHON,SULUTTEMPO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon mencatat serapan anggaran belanja daerah secara keseluruhan telah mencapai 67,75 persen hingga 12 November 2026.

Capaian tersebut terungkap dalam data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tomohon.

Berdasarkan data rekapitulasi yang mencakup 34 instansi dan kecamatan di lingkup Pemkot Tomohon tersebut, sejumlah SKPD menunjukkan kinerja serapan anggaran yang sangat optimal dengan persentase di atas 80 persen.

Adapun instansi dengan tingkat realisasi tertinggi hingga 12 November 2026 meliputi:

• Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah: Mencapai 83,42 persen (Rp6,10 miliar dari pagu Rp7,31 miliar).

• Dinas Pariwisata Daerah: Mencapai 83,23 persen (Rp4,90 miliar dari pagu Rp5,89 miliar).

• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah: Mencapai 82,93 persen (Rp5,08 miliar dari pagu Rp6,13 miliar).

• Sekretariat DPRD: Mencapai 80,40 persen dengan nilai realisasi sebesar Rp24,28 miliar.

Selain itu, beberapa SKPD dengan alokasi anggaran besar juga terus memacu realisasinya.

Dinas Kesehatan Daerah tercatat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp73,66 miliar atau setara 55,15 persen. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah telah menyerap Rp61,30 miliar atau 56,33 persen, serta Sekretariat Daerah mencatat realisasi sebesar Rp37,92 miliar atau 73,78 persen.

Di tingkat kewilayahan, Kecamatan Tomohon Utara memimpin serapan anggaran tertinggi di angka 75,33 persen (Rp9,58 miliar), disusul oleh Kecamatan Tomohon Tengah sebesar 72,40 persen (Rp8,25 miliar), Kecamatan Tomohon Timur sebesar 67,89 persen (Rp4,84 miliar), Kecamatan Tomohon Selatan sebesar 55,37 persen (Rp9,42 miliar), dan Kecamatan Tomohon Barat sebesar 52,69 persen (Rp5,90 miliar).

Di sisi lain, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang berada di jajaran serapan terendah hingga pertengahan November ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah tercatat baru merealisasikan anggaran sebesar 46,66 persen (Rp8,62 miliar), diikuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 51,34 persen (Rp3,00 miliar).

Dengan sisa waktu efektif kurang dari dua bulan menjelang tutup tahun anggaran 2026, seluruh pimpinan SKPD diharapkan dapat terus mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan agar target serapan anggaran daerah dapat tercapai secara maksimal.

(rk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *