Sekda Tomohon Minta Pejabat Tak “Cari Muka” Lewat WA ke Wali Kota, Wajib Patuhi Hirarki!

TOMOHON,SULUTTEMPO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon menggelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (EPRA) Kota Tomohon untuk periode 1 Januari hingga November 2026, pada Senin (16/11/2026). Kegiatan yang difasilitasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tomohon, Edwin Roring, SE, ME.

Dalam arahannya menyampaikan pesan Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, SH dan Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar, SE, M.I.Kom, Sekda Edwin Roring menekankan bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah (SKPD) memikul tanggung jawab penuh terhadap realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan di instansinya masing-masing. Kepala dinas diminta tidak hanya menyerahkan urusan teknis dan realisasi anggaran kepada pejabat teknis atau pengelola keuangan semata, melainkan harus turun langsung melakukan pemantauan, memahami kendala di lapangan, serta segera mengambil langkah penyelesaian.

“Penyelenggaraan pemerintahan itu dinamis, jadi harus saling check and recheck agar tidak terjadi kesalahan. Jika ada kendala atau masalah di lapangan, jangan berhenti atau stuck di situ saja, tetapi harus ada upaya penyelesaian dan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan,” tegas Edwin Roring.

Selain pengawasan realisasi anggaran, Sekda juga menyoroti pentingnya etika birokrasi dan kepatuhan terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Para Kepala Bidang (Kabid) diingatkan agar tidak melangkahi wewenang Kepala Dinas dengan melaporkan langsung persoalan teknis melalui pesan singkat kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun Sekda tanpa sepengetahuan pimpinan SKPD masing-masing.

“Kita berada dalam satu rumah besar Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Jiwa korsa harus dijaga, pimpinan dan staf harus satu barisan. Struktur organisasi yang ada wajib dihargai dan diikuti sesuai kewenangan yang telah dijabarkan dalam SOTK,” tambahnya.

Melalui rapat EPRA ini, Edwin Roring berharap tidak sekadar mendengarkan pemaparan angka dan data statistik, tetapi mampu menghasilkan evaluasi yang objektif serta solusi yang konkret.

“Komitmen bersama dan kedisiplinan ini juga akan menjadi catatan evaluasi penting yang dituangkan dalam kontrak kerja guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2027 mendatang,” harapnya. (rk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *