SULUTTEMPO.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Utara dimana turut dihadiri Wakil II BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI Dadang Hendrayudha, serta Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut Jemmy Ringkuangan.
Kegiatan yang dilaksanakan Jumat (8/5/2026) di Hotel Sentra Minahasa Utara (Minut) ini, bertujuan sebagai upaya untuk mempercepatan dan evaluasi implementasi Program Strategis Nasional MBG di seluruh kabupaten/kota di Sulut.
Dalam kesempatan itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut yang juga selaku Sekretaris I Satgas MBG Provinsi Sulut, Jemmy Ringkuangan menyebutkan jika Pemprov Sulut sangat menyambut positif program MBG karena dinilai tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur Yulius Selvanus dan Pak Wakil Gubernur Victor Mailangkay yang juga Ketua Satgas Tingkat Provinsi menyampaikan terima kasih. Program ini sangat bermanfaat untuk memantau, mengevaluasi serta menyebarluaskan manfaat makan bergizi gratis sebagai Program Strategis Nasional,” kata Ringkuangan.
Dirinya berharap BGN terus memperkuat pola pangan daerah dan memanfaatkan sumber daya manusia lokal dalam pelaksanaan program tersebut. Sebab MBG juga berpotensi menciptakan efek ekonomi berantai di daerah, mulai dari sektor pangan hingga penyerapan tenaga kerja.
“MBG berpotensi menciptakan efek ekonomi berantai di daerah. Hal ini dilihat dimana serapan tenaga kerja dari MBG ini sangat luar biasa. Ekonomi lokal bisa meningkat karena program ini memberikan penguatan ekonomi bagi pemerintah dan rakyat di Sulawesi Utara,” jelasnya seraya menambahkan Pemprov Sulut juga mengajak masyarakat menyiapkan potensi pangan lokal agar dapat mendukung keberlanjutan program MBG sekaligus memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan daerah.
Sementara itu, Wakil II BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya menjelaskan bahwa pembahasan terkait pelaksanaan MBG di Sulut masih dalam tahap koordinasi dan validasi awal, khususnya menyangkut data penerima manfaat.
“Yang pertama harus dilakukan Satgas itu validasi data penerima manfaat. Berapa sebenarnya jumlah balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan peserta didik di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Dari situ nanti akan ditentukan kebutuhan jumlah SPPG,” ujar Sony.
Ia menjelaskan, rapat tersebut juga membahas mekanisme pengusulan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama untuk wilayah terpencil di Sulawesi Utara agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Sony, pembahasan teknis mengenai pola pelaksanaan dan mekanisme distribusi program MBG akan diperdalam dalam sesi lanjutan bersama para satuan tugas daerah.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang difokuskan pada peningkatan kualitas gizi anak-anak dan generasi muda Indonesia. (rk)
