TOMOHON,SULUTTEMPO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon resmi menjalin kerja sama strategis dengan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Sulawesi Utara guna memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
Kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani langsung oleh Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, S.H., dan Ketua PAKSI Sulawesi Utara Dr. Magdalena Wullur, S.E., M.M., M.A.P., CMILT., AIFO, bertempat di Command Center Kota Tomohon pada Kamis (19/11/2026).
Dalam arahannya, Wali Kota Caroll Senduk menyampaikan apresiasi kepada Ketua PAKSI Sulawesi Utara beserta jajaran atas komitmen dan inisiatif mereka dalam membangun kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya bertumpu pada pengawasan dan penegakan hukum semata, melainkan harus dimulai dari langkah preventif melalui pembangunan kesadaran, karakter, moral, serta integritas setiap individu.
“Sebagai penyelenggara pemerintahan, kita harus menyadari bahwa jabatan dan kewenangan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Melalui penandatanganan kerja sama ini, Pemkot Tomohon menargetkan tiga poin utama yang akan segera ditindaklanjuti secara berkelanjutan:
• Peningkatan Integritas: Membangun budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jujur, disiplin, profesional, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang.
• Perluasan Edukasi: Menggandeng Inspektorat Daerah dan PAKSI untuk menggencarkan sosialisasi pendidikan antikorupsi hingga menyasar ke sekolah-sekolah di Kota Tomohon.
• Dukungan Program Nasional: Memperkuat pelaksanaan program pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan sistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
“Pemkot Tomohon berharap kolaborasi ini tidak sekadar menjadi seremonial, melainkan diwujudkan dalam program nyata yang memberikan dampak positif bagi kualitas pelayanan publik. Seluruh jajaran pemerintah diimbau untuk menjadikan integritas sebagai nilai dasar yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Tomohon yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi,” imbau orang nomor satu di Kota Tomohon itu.
Sebelumnya, dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi yang dihadiri langsung oleh Wali Kota, jajaran pejabat eselon II, para kepala dinas, serta perwakilan inspektorat, Ketua PAKSI Sulawesi Utara Magdalena Wullur mengajak seluruh ASN Pemkot Tomohon untuk terus memperkuat budaya integritas.
Ia menegaskan bahwa kehadiran PAKSI yang tersertifikasi KPK bukanlah sebagai “mata-mata” atau tim penindakan, melainkan mitra pendamping yang bertugas memberikan penyuluhan guna mencegah terjadinya celah pelanggaran.
“Kami hadir untuk menyuluh agar tidak ada celah kesalahan yang bisa dipertanyakan. Tujuannya agar nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Tomohon terus membaik dan tidak lagi berada pada status waspada,” ujarnya.
Magdalena juga menyoroti beberapa area rawan yang kerap menjadi catatan dalam penilaian integritas daerah, di antaranya sektor pengadaan barang dan jasa seperti penggelembungan spesifikasi maupun pengaturan pemenang lelang serta manajemen kepegawaian terkait mutasi jabatan dan praktik jual beli pengaruh.
Selain itu, pihak PAKSI mendorong para ASN di Kota Tomohon untuk mulai mendaftarkan diri mengikuti sertifikasi penyuluh antikorupsi (Certified Anti-Corruption Instructor atau CAI) yang diterbitkan oleh BNSP bersama KPK. Pasalnya, hingga saat ini tercatat belum ada satu pun ASN asal Kota Tomohon yang menyandang predikat sebagai anggota PAKSI.
“Di Bolaang Mongondow Selatan sudah ada empat pejabat yang lulus sertifikasi PAKSI dari ratusan pendaftar di tingkat nasional. Kami sangat berharap ke depannya akan lahir penyuluh-penyuluh antikorupsi dari jajaran Pemkot Tomohon untuk membantu mengawal integritas di berbagai sektor, termasuk di lingkungan rumah sakit maupun sekolah,” tambahnya.
Menutup penyampaiannya, ia mengingatkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar senantiasa bekerja sesuai aturan yang berlaku demi mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Tomohon yang bersih dan berintegritas. (rk)





