SULUTTEMPO.COM – Di saat target pembangunan nasional dalam RPJMN terus meningkat sementara kemampuan fiskal pemerintah pusat terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk bertahan dengan cara yang lebih kreatif. Salah satu jawabannya mengoptimalkan barang milik daerah yang selama ini dibiarkan idle.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus yang menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus akuntabel sehingga fondasi dan instrument peningkatan Pendapatan Daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah dapat tercapai sebagai salah satu kunci kemandirian fiskal daerah.
Gagasan itulah yang menjadi napas utama Bimbingan Teknis Optimalisasi Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka Pemanfaatan BMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar Senin (7/9/2026).
Digelar secara virtual, bimtek ini menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutenggomalut). Kegiatan yang diinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulut ini diikuti para Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, serta Pengurus Barang di lingkup Pemprov Sulut.
Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Utara, Clay Dondokambey, yang membuka langsung kegiatan tersebut menegaskan, bimtek ini bukan sekadar kegiatan administratif. Ini adalah tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, yang menempatkan penatausahaan aset daerah sebagai fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
“Urgensi penilaian BMD hari ini sangat jelas. Kita diperhadapkan dengan target pemerintah pusat yang cenderung meningkat, tetapi di sisi lain ada keterbatasan fiskal. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah harus survive dan harus kreatif,” ujar Dondokambey.
Menurutnya, salah satu solusi paling realistis adalah mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Namun, sebelum masuk ke tahap pemanfaatan, ada pekerjaan rumah yang lebih mendasar: sumber daya manusia dan data.
“Pencatatan dan penatausahaan BMD harus tertib dan valid terlebih dahulu. SDM-nya harus didorong dari sisi pengetahuan,” ujarnya.
Dondokambey berharap bimtek tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia mendorong forum ini menjadi ruang brainstorming yang intens, tempat berbagai insight dan persoalan yang ditemukan di lapangan didiskusikan secara konstruktif. Tujuannya satu: agar BMD yang potensial tidak lagi idle, melainkan memberi manfaat yang luas.
“Koordinasi dan konsolidasi antar-instansi perlu terus didorong agar kita memperoleh data-data valid mengenai aset pemerintah yang dapat dimanfaatkan,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan itu, Pemprov Sulut menghadirkan pemateri yang kompeten di bidangnya, Bayu Rizki Fatoni, Penilai Pemerintah Ahli Muda Kanwil DJKN Sulutenggomalut.
Secara komprehensif, Bayu memaparkan bahwa penilaian BMD pada hakikatnya adalah upaya untuk mendapatkan Nilai Wajar dari sebuah aset. Nilai wajar inilah yang kemudian menjadi kunci untuk tiga tujuan utama: penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan BMD, dan pemindahtanganan BMD.
Jika proses penilaian ini dilakukan dengan benar, manfaatnya akan langsung terasa pada tata kelola pemerintahan.
Setidaknya ada lima manfaat nyata yang ditekankan: pertama, meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; kedua, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema pemanfaatan yang tepat; ketiga, efisiensi dan penghematan APBD; keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat; dan kelima, menjamin legalitas dan keamanan aset.
Dalam sesi tersebut, Bayu juga mengupas secara detail teknik dan cara melakukan penilaian BMD yang sesuai dengan regulasi, mulai dari metode pendekatan data pasar hingga pendekatan pendapatan.
Bimtek ini menjadi sinyal bahwa Pemprov Sulut tidak ingin lagi melihat aset sebagai beban pencatatan semata, melainkan sebagai modal aktif untuk membangun kemandirian fiskal di tengah ketatnya anggaran. (rk/*)
