TOMOHON,SULUTTEMPO.COM – Pemerhati Daerah Kota Tomohon Dany Tular mengungkap bahwa dari penelusuran di lapangan ternyata ada sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Tomohon tidak dihargai lagi oleh bawahannya. Semacam ini dapat berdampak negatif pada kinerja organisasi secara keseluruhan, termasuk menurunnya produktivitas, semangat kerja, dan kolaborasi tim.
Untuk itu, Pemerhati Kota Tomohon itu meminta kepada Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, yang juga selaku Ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Kota Tomohon untuk segera turun memberikan pemahaman – pemahaman, arti – arti daripada undang-undang otonomi daerah yang ada di kota seperti apa.
“Hal ini perlu disikapi oleh Baperjakat. Dalam hal ini, bapak Sekda Edwin Roring. Beliaukan pejabat tertinggi di daerah Kota Tomohon. Jadi, dia (Sekot) harus melihat ada beberapa OPD, seakan-akan disetiap OPD ada dua sampai tiga kepala dinas. Jadi, sudah tidak saling menghargai antara bawahan dan atasan. Karena dari info saya dengar perintah pimpinan malah, dibalik perintah sama bawahan. Itukan tidak benar. Seharusnya bawahan itu harus patuh terhadap pimpinan sesuai tupoksi yang ada. Jadi, saya minta sekda Edwin Roring turun dan memberikan pemahaman – pemahaman sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai aparatur sipil negara (ASN),” kesal Dany Tular, kepada media, Selasa (13/1/2026).
Dikatakannya, pada tahun 2026 pemerintahan Caroll Senduk dan Sendy Rumajar (CSSR) sebentar lagi akan melakukan penyegaran birokrasi.
“Dalam rangka penyegaran birokrasi/rolling pejabat tersebut. Saya berharap rolling pejabat harus lewat kajian yang matang oleh baperjakat agar bisa menghasilkan pejabat-pejabat yang berkompeten dalam mendorong program kerja pemerintahan Caroll-Senduk untuk Kota Tomohon yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera,” tutur Kobis sapaan akrabnya. (rk)
