TOMOHON,SULUTTEMPO.COM – Masalah Selat Hormuz bukan sekadar berita luar negeri. Ini adalah ancaman langsung bagi APBN kita dan daya beli masyarakat Sulut. Dengan stok nasional yang terbatas, kita tidak punya pilihan selain melakukan Akselerasi Transformasi Ekonomi, mulai dari persiapan membongkar postur APBN hingga kesiapsiagaan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Daerah Kota Tomohon, Stefy Edwin Tanor, SE, Ak, MM, Minggu (15/3/2026).
Lanjut ia menyebut bahwa secara nasional, masalah utama kita adalah ketimpangan antara konsumsi dan cadangan yg begitu kecil menurut Dewan Energi Nasional (DEN). Dan Kondisi Riil ndonesia saat ini adalah net oil importer. Kita mengonsumsi lebih banyak minyak daripada yang kita produksi.
“Titik Kritisnya dimana, Cadangan operasional BBM kita hanya berada di kisaran 20-23 hari itu yang didengar dari berita nasional. Tanpa SPR (Strategic Petroleum Reserve) yang kuat seperti Jepang (240 hari), penutupan Selat Hormuz memaksa Indonesia mencari sumber baru dalam waktu kurang dari 3 minggu. Dan langkah Persiden berkomunikasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab langkah yg taktis, karena yakin disamping beliau berbicara tentang upaya penyelesaian konflik tetapi juga tentang mencari sumber baru untuk mengisi kebutuhan energi nasional. Langkah ini memang harus ditempuh karena jika jalur alternatif tidak segera ditemukan, risiko kelangkaan BBM di SPBU menjadi nyata. Pemerintah harus melakukan prioritas distribusi sektor logistik dan pelayanan publik harus didahulukan dari kendaraan pribadi pejabat pemerintah,”katanya.
Dijelaskannya pula bahwakenaikan harga minyak dari $60 ke $80 (atau bahkan $100) akan mengubah seluruh kalkulasi fiskal kita. Defisit yang Melebar karena setiap kenaikan $1 per barel pada ICP (Indonesian Crude Price) memberikan beban neto sekitar Rp5,8 triliun pada APBN $20 maja berarti beban APBN kita ada dikisaran 100 trilyun. Belum lagi risiko kurs, krisis global biasanya membuat Dollar AS menguat. Jika Rupiah melemah, biaya impor minyak mentah semakin mahal. Dan pasti terjadi dilema kebijakan karena Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan pahit yakni menambah utang untuk menalangi subsidi, atau menaikkan harga BBM yang berisiko memicu inflasi tinggi,” ungkap Pengamat Ekonom yang giat melakukan kajian publik ini.
Selanjutnya kata dia, dampak ke daerah, khususnya di Sulawesi Utara akan terasa melalui tiga saluran utama, tambah Direktur Eksekutif FORTRAN ini.
Pertama, Inflasi Jalur Laut (Logistik):
Sulut sangat bergantung pada barang kiriman dari luar daerah (Jawa/luar negeri) khususnya kebutuhan sebaiknya (mulai dari beras, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga minyak dunia otomatis menaikkan biaya sewa kapal (freight). Mulai harga sembako, harga semen, besi, hingga barang manufaktur di pasar Manado dan Tomohon pasti naik drastis.
Kedua, Tekanan pada Dana Transfer Daerah:
Jika APBN tertekan untuk subsidi energi, ada risiko efisiensi pada Dana Transfer ke Daerah (DAU/DAK). Pemerintah Kabupaten/Kota harus bersiap dengan skenario pengetatan anggaran dan memprioritaskan belanja jaring pengaman sosial.
Ketiga, Distribusi BBM di Ujung Rantai Pasok:
Sebagai daerah yang berada di ujung rantai distribusi, gangguan pasokan nasional akan terasa lebih cepat di daerah. Kita harus memastikan TBBM Bitung tetap memiliki stok yang aman untuk menyuplai kabupaten/kota agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU yang bisa melumpuhkan ekonomi lokal. (rk)
