Periode Kedua Walikota Tomohon, Akademisi Kritik Lesunya Inovasi OPD

TOMOHON,SULUTTEMPO. COM  – Periode kedua Walikota Tomohon, sorotan tajam datang dari kalangan akademisi. Boaz Wilar, seorang akademisi menilai bahwa kinerja sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Kota Tomohon belum maksimal dalam mendorong program strategis Caroll Senduk dan Sendy Rumajar (CSSR).

Menurut Boaz, kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai belum menunjukkan inovasi signifikan.

“Visi misi Walikota sudah tergambar jelas dalam RPJMD, tinggal bagaimana para kadis ini mampu mengimplementasikannya. Kalau tidak sanggup, sudah saatnya Walikota Caroll Senduk mengevaluasi dan mengganti mereka dengan yang lebih gesit dan kompeten,” kata Alumni UI Boaz Wilar, Rabu 30 Juli 2025 via telpon kepada Suluttempo.com.

Dikatakannya, dari semenjak pelantikan Caroll Sendy hingga hari ini, ada sejumlah pimpinan OPD tak serius dalam bekerja.

“Bahkan pejabat tersebut cenderung sekedar aman dulu dalam posisinya karena belum tau mau dipindahkan kemana. apalagi yang terkait dengan urusan pelayanan publik. Nah, itu harus jadi perhatian khusus,” sebutnya.

Lanjut, kata Boaz, pimpinan perangkat daerah jangan berpikir karena ada efisiensi anggaran atau pemotongan anggaran, sehingga kurang serius menjalankan program dari visi misi CSSR.

“Karena itukan kebijakan pemerintah pusat, jangan seolah-olah itu menghambat program pembangunan. Tapi saya memberi apresiasi kepada beberapa pejabat yang tak pusing dengan dia (pejabat-red) mau ditempatkan dimana tapi masih bekerja maksimal. Bahkan ada pejabat tersebut berupaya tetap mendapatkan penghargaan-penghargaan untuk Kota Tomohon. Pejabat yang seperti itu layak diberi apresiasi,” ujarnya.

Sembari ia menegaskan bahwa kedepan sebaiknya Walikota dan Wakil Walikota Tomohon (CSSR) harus menentukan kriteria yang tepat bahwa setiap pimpinan OPD harus mampu  memiliki inovasi untuk pembangunan kedepan.

“Karena lajunya kecepatan pembangunan sekarang ada di tangan pimpinan organisasi perangkat daerah. Tapi, harus diberikan tenggang waktu, jika enam bulan kepala OPD tak maksimal dalam bekerja harus diganti, agar supaya pembangunan bisa berjalan maksimal. Untuk itu, saya berharap kepada pak walikota agar melakukan evaluasi total kepada seluruh pejabat yang ada di lingkup Pemkot Tomohon,” harap Boaz Wilar. (rk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *