TOMOHON,SULUTTEMPO.COM – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Tomohon menjadi sorotan dari pihak DPRD Kota Tomohon. Pasalnya, pendirian sejumlah dapur SPPG MBG di wilayah Kota Tomohon tanpa sepengetahuan dari DPRD.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tomohon, Maria Hernie Pijoh menyebut bahwa pendirian SPPG MBG yang dikelola secara mandiri oleh pihak swasta di Kota Tomohon tidak pernah dikoordinasikan.
Sejauh ini kata Maria, tidak ada informasi resmi yang didapatkan olehnya, stakeholder mana yang menjadi penanggung jawab MBG tersebut.
‘’Sama sekali tidak ada koordinasi. Siapa yang melaksanakan dan siapa yang menjadi penanggung jawab MBG di daerah ini,’’ tegas Maria Pijoh kepada wartawan suluttempo.com, Rabu (8/10/2025).
Diketahui lanjut politisi PDI Perjuangan itu, uji coba MBG tiba-tiba sudah terlaksana di beberapa sekolah sebagai bagian dari program pemerintah pusat. Namun demikian, dia berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dan stakeholder terkait sepatutnya memberitahukan kepada pihak DPRD agar dapat diawasi.
‘’Legislatif ini bagian dari penyelenggara daerah, sewajarnya kita juga harus tahu. Bagaimana mekanisme dan siapa penanggung jawabnya agar lebih mudah diawasi,’’ tegas Maria Pijoh.
Diketahui di Kota Tomohon terdapat empat dapur SPPG 4 Dapur MBG SPPG Mandiri yang sudah beroperasi yakni Woloan Satu, Kolongan, Kakaskasen Dua dan Paslaten. (rk)
