SULUT TEMPO. COM – Ketua Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut), Christiany Paruntu didampingi Bendahara Golkar Inggrit Sondakh menandatangani Naskah Berita Acara Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran (T.A) 2025 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bertempat di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, pada Selasa (21/10/2025).
Ketua PG Sulut yang juga akrab disapa Tetty Paruntu ini, memberikan apresiasi atas disalurkannya dana Parpol ini.
“Diucapkan terima kasih ke pak Gubernur Yulius Selvanus atas penyerahan dana bantuan partai politik ini,” ungkap sosok yang juga komisi VI DPR-RI itu.
Sekretaris PG Sulut Raski Mokodompit yang ikut mendampingi bersama Wakil Ketua Feryando ‘Yoyo’ Lamaluta dan Bendahara Inggried JNN Sondakh, menambahkan bahwa dana ini akan digunakan untuk pengembangan SDM kader partai.
“Seperti untuk pendidikan politik dan pengkaderan intenal Partai Golkar Sulut,” tandas Sekretaris Raski, dan diamini Feryando.
Adapun sebanyak 9 partai politik, yakni Partai Gerindra, Nasdem, Golkar, PDI-Perjuangan, PKS, PSI, Demokrat, PKB dan Perindo, yang kecipratan total Rp1,753 miliar bantuan Pemprov Sulut.
Sambutan Gubernur Provinsi Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE (YSK), yang dibacakan Asisten I DR Denny Mangala menjelaskan bahwa bantuan ini untuk memperkokoh arsitektur di Sulut.
“Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan partai politik,” ujar Asisten Mangala.
Bantuan keuangan ini, lanjut dia, bukanlah transfer anggaran rutin tapi bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk keberlanjutan pilar demokrasi.
“Perannya sangat penting partai politik simpul vital. Dukungan finansial ditujukan untuk stimulus untuk optimalkan esensial partai,” tukasnya.
Sebelumnya dalam laporannya, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sulut Johnny Suak mengatakan penandatangan baru dilakukannya karena menunggu pergantian kepemimpinan dua partai di Sulut yakni Demokrat dan PSI.
“Untuk bisa serahkan bantuan keuangan serentak kita menunggu administrasi sembilan partai lengkap, baru bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Bantuan keuangan tersebut merupakan komitmen dari Pemprov Sulut dalam memperkuat kelembagaan dan kualitas partai politik.
“Sehingga komposisi anggaran 60 persen pendidikan partai dan 40 persen operasional partai,” bebernya.
Dengan bantuan keuangan ini diharapkan adanya peningkatan partai politik, kaderisasi, kelembagaan partai hingga tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap dapat digunakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh perjalanan luar negeri dan honorarium serta larangan lainnya dalam hibah,” tukasnya.
Bantuan keuangan ini diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Sulut hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
Hadir dalam penandatanganan tersebut, di antaranya mewakili Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Asisten I Denny Mangala, Sekretaris Partai Gerindra Sulut Harvany Boki didampingi Bendahara Mona Kloer, Ketua Partai Demokrat Sulut Mor Bastian, Pelaksana Tugas Ketua PDI Perjuangan Sulut Drs Steven Kandouw bersama Bendahara Andrei Angouw. (rk)
